Dalam Pemerintahan Demokrasi Dibutuhkan Figure Pemimpin Dan Pejabat Negara Yang Memenuhi Critera Seperti
Dalam pemerintahan demokrasi dibutuhkan figure pemimpin dan pejabat negara yang memenuhi critera seperti A. Egois
B. Apatis
C. Religious
D. Ambisius
Jawaban 1:
D. Ambisius
Menurut ku si itu jawabanya
Pertanyaan Terkait
Siapa bapak koperasi indonesia?
Jawaban 1:
Bapak koperasi Indonesia adalah
Drs. Moh Hatta.
Maaf kli salah
Jawaban 2:
Moh.hatta
maaf kalo salah
Daerah asal,tarian daerah,lagu daerah.
Jawaban 1:
Daerah:jawa timur
tarian:remong
lagu:lir ilir
semoga membantu
Jawaban 2:
Bali,tari kecak,janger
Apa manfaat media masa atau pers dalam pemerintahan demokrasi
Jawaban 1:
Manfaat media massa atau pers yaitu:
a. Memebrikan informasi yang benar kepada publik
b. Penjaga tetap berjalannya demokrasi
c. Warga negara tidak selalu bisa meninggalkan aktivitasnya untuk menyaksikan sebuah persidangan
d. Duduk dalam acara debat legislatif
e. Mengawasi pemerintah bekerja maka pers menggantikan kehadiran warga negara di tempat-tempat tersebut
f. Melaporkan kembali peristiwa tersebut melalui tulisan, media cetak atau menyiarkannya melalui media elektronik sehingga warga negara dapat bersikap dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari media massa tersebut
Terimakasih semoga dapat membantu yaa ^^
Contoh bentuk pelenggranham berat yaitu
Jawaban 1:
Penghilangan nyawa seseorang
Kejahatan genosida
Dan lain sebagainya
Jawaban 2:
Kejahatan ketakutan
Berikut ini pernyataan yang tepat tentang kebinekaan bangsa indonesia adalah
Jawaban 1:
Bhinnekaan= berbeda beda
berbeda suku ,ras,agama,dan bahasa
tetapi tetap satu jua.
Sebutkan pembagian hubungan intensional jika di lihat dari sifatnya
Jawaban 1:
Jika dilihat dari sifatnya pembagian hubungan internasional, dapat berupa:
1. hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara
2. hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan
3. hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara
4. hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari 2 negara dan tidak terikat pada satu kawasan
Menjelaskan sikap pahlawan yang sesusai dengan sila ke-4
Jawaban 1:
Memutuskan dgn musyawarah bersama menjunjung tinggi rasa persatuan.
MENDATAR : 1. kata dasar dari sifat hukum
5. ketentuan yang di gunakan manusia untuk mengatur kehidupannya
7. bagian perundang undangan ( di balik )
8. salah satu pembuat peraturan daerah
9. kondisi tanpa peraturan
MENURUN :
1. kumpulan orang yang bertugas mengatur negara
2. asas pembentukan perundang undangan
3. tujuan hukum ( kata dasar )
4. bagian dari pasal
6. rancangan undang undang ( di balik dan di singkat )
plisss... tolong jawab secepatnya lagi butuh..... besok mau ngumpul nih....
Jawaban 1:
Saya belajar dengan mata pelajaran matematika soal dan jawaban
Sebutkan yang dimaksud kebudayaan nasional
Jawaban 1:
Budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat.
Jelaskan proses pembentukan peraturan pemerintah!
Jawaban 1:
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang didalamnya telah disesuaikaan dengan undang undang yang berlaku yang telah ditetapkan oleh presiden untuk dijalankan secara tertib, disiplin, jujur dan dengan jiwa patriotisme. Peraturan tersebut adalah sebagai pengganti undang undang (Perpu).
Inilah keadaan keadaan tertentu yang bisa membuat peraturan pemerintah terjadi
Tahukah anda bahwa Peraturan pemerintah dapat dibuat setelah atau sebelum kondisi negara mengalami beberapa kejadian yang genting dan cenderung dapat mengancam kestabilitas nasional atau kemungkinan dapat merugikan pada banyak pihak.Kondisi atau kejadian kejadian didalam masyarakat luas yang mengandung unsur membahayakan biasanya menjadikan sebuah peraturan pemerintah lahir atau bisa dibuat setelah melihat kondisi negara lain yang telah mengalami beberapa kasus agara kejadian tersebut tidak terjadi pada negara sendiri.Peraturan pemerintah yang dinyatakan sebagai pengganti undang undang (perpu) telah tersirat dengan jelas pada pasal 22 ayat 1 UUD 1945. yang berbunyi:
"Dalam hal apapun pada saat terdesak, mendesak dan keadaan genting presiden memiliki kewenanagaan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang."
Penetapan Perpu yang telah dilakukan presiden ini dinyatakan pula dalam pasal 1 angka 4 undang undang n0.12 tahun 2011 (tentang pembentukan untuk penetapan peraturan undang undang) yang menyatakan:
"Peraturan pemerinytah pengganti undang undang bisa dinyatakan sebagai peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh presiden dalam hal kepentingan atau keadaan yang memaksa atau genting".
Inilah penyebab mengapa proses pembentukan peraturan pemerintah harus segera direalisasikan.
Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung pada nomer 138/ PUU-VII/ tahun 2009, ada 3 pengajuan sebagai syarat untuk mewujudkan proses penetapan peraturan pemerintah.
Proses pembentukan peraturan pemerintah dilakukan untuk menuntaskan adan menyelesaikan segala urusan dan masaalah hukum dengann cepat yang disesuaiakan dengan undang undang.Proses pembentukan peraturan pemerintah akan dibuat jika undang undang yang dibutuhkan belum ada dan belum diwacanakan dalam waktu dekat yang menyebabkan negara jadi mengalami kekosongan hukum.Proses pembentukan peraturan pemerintah dapat segear dibuat jika kekosongan hukum tidak dapat di selaraskan hanya dengan metode cara yang biasa , karena pada dasarnya harus dengan waktu yang cukup panjang karena harus di imbangi dengan ketelitian dan langkah langkah yang bijak dimana kondisi sangat membutuhkan kepastian yang cepat.Inilah yang menjadi landasan pembentukan peraturan pemerintah
Mempunyai tujuan yang jelas, pasti dan dapat dilakukan segera dengan prilaku dan cara cara yang diisesuaikan dengan undang undang dasar 1945.Jika peraturan perundangan undangan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak mempunyai kewenangan maka peraturan perundang undangan tersebut dapat dibatalkan atau mendapat perubahan.Isi Materi yang akan diberlakuakn dan yang akan dicapai harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sedang berlaku.Peraturan pemerintah disesuaikan dengan masyarakat secara yuridis, secara sosiologis serta filosofis.Peraturan pemerintah harus memenuhi syarat berupa penyusunan materi peraturan yang jelas dan pemilihan terminologi atau kalimat yang jelas dan dapat dimengerti masyarakat luas.Proses pembentukan peraturan pemerintah diambil dengan sangat teliti dan diharapkan dapat mengendalikan situasi yang tidak menentu pada negara menjadi kembali normal dan menemukan jalan keluar serta kepastian hukum yang sesuai undang undang dasar 1945, agar tidak ada pihak pihak tertentu yag dirugikan.
Posting Komentar untuk "Dalam Pemerintahan Demokrasi Dibutuhkan Figure Pemimpin Dan Pejabat Negara Yang Memenuhi Critera Seperti"